Postingan

DIVIDE ET IMPERA SEBAGAI KONSEP DALAM USAHA MELEMAHKAN PERJUANGAN GENERASI MUDA MASA KINI

-
Oleh : Subhan Yusuf Prelude “Snouck [1] mendekati ulama untuk bisa memberi fatwa agama. Tapi fatwa-fatwa itu berdasarkan politik Divide et impera . Demi kepentingan keagamaan, ia berkotbah untuk menjauhkan agama dan politik.” [2] Sekilas, moment diatas disadari atau tidak oleh kita yang hidup lebih dari 1 abad sejak Perang Aceh yang berakhir tahun 1905 dan Perang Ngali (1908-1909), kebutuhan untuk memecah-belah persatuan di kalangan pribumi (baca:kita) oleh golongan yang ingin berkuasa atas dasar nafsu untuk memonopoli dan mendominasi sumber-sumber daya, baik alam maupun manusia-nya tetap mengemuka dalam bermacam wajah dan kemasan. Mahasiswa dan pemuda sebagai bagian yang terintegral dalam satu garis generasi harus mampu memahami keadaan dan kekinian jamannya, untuk tetap mampu berfungsi sebagai penerus peradaban, dalam bingkai moral. I. Cerminan Sejarah Sebagai negara besar, negara-bangsa (nation-state) yang pilar dan pondasinya adalah suku-suku dan bangsa-bang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

REINTERPRETASI TUA MATENGI SARA SEBAGAI KATALISATOR PERDAMAIAN

-
Kondisi psikologi sosial yang cenderung fluktuatif akhir akhir ini memaksa kita, sebagai masyarakat Bima untuk membawa pulang semangat kebersamaan kembali ke suatu ruangan gelap. Dimana tersimpan sebuah cermin usang yang menjadi pusat refleksi, sebuah cermin yang ‘dulunya’ pernah menjadi sahabat setia masyarakat ini dalam menakar tindak tanduk dan performance sebagai orang Bima dalam semua lini dan dimensi aktualisasi diri. Sebuah cermin yang memiliki sebuah gambar tempel, di sticker yang terdapat sebuah tulisan ‘Urf Shahih’. Iya, ‘Urf Shahih’, Apakah makna kata yang tertulis digambar tempel itu? Suyuti Pulung dalam Fiqih Siasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran mengartikannya sebagai ‘adat yang baik’. Adat sebagai sebuah produk original sebuah peradaban masyarakat merupakan ‘a dynamic acts over depth of ideological thought’, dalam konteks ke-Bima-an yang memiliki kekhasan adat dan budaya, terdapat kandungan falsafah yang merupakan tools of local value. Implementasi kearifan local, f...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERANG NGALI 1908-1909, Sebuah titik refleksi moralitas bagi generasi muda Mbojo-Bima

-
PERANG NGALI 1908-1909, Sebuah titik refleksi moralitas bagi generasi muda Mbojo-Bima. Satu abad yang lalu, di wilayah lokal Bima, di region Kae, tepatnya di Ngali (Desa Ngali, Kec. Belo Sekarang) terjadi sebuah eskalasi perasaan kecewa terhadap lemahnya kontrol otoritas kekuasaan lokal (Kesultanan Bima-Sultan Ibrahim) terhadap merajalelanya konsep kolonialisme V.O.C Belanda. Awalnya, Masalah ini hanyalah menyangkut kewajiban membayar pajak, yang mana tetap diusahakan untuk dipenuhi oleh seluruh masyarakat Bima pada waktu itu. Pasca 1905, perlawanan rakyat Aceh dapat dilumpuhkan oleh Belanda, tetapi Perang Aceh telah menguras kekayaan Belanda, sehingga untuk meneruskan konsep kolonialismenya di wilayah Tengah dan Timur Nusantara (Makassar-Sumbawa) dan sekitarnya, biro dagang belanda ini lambat laun mempengaruhi kekuasaan lokal untuk lebih mengintenskan penarikan pajak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas perolehan pajak. Masyarakat Ngali (wilayah Kae umumnya) menangkap gelagat ini...
1 komentar
Baca selengkapnya

KASUS WIDJANARKO DITINJAU DARI KONSEP HUKUM ADMINISTRASI

-
Legal Issue: Widjanarko mantan Kabulog dengan alasan klise mengaku tidak baca kontrak , namun yang bersangkutan telah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 11 Milyar dalam impor sapi dari Australia tahun 2001 untuk pasokan lebaran , Natal dan Tahun Baru yang dilakukan Bulog dengan PT Lintas Pratama dan PT Surya Bumi Manunggal . ( Suara Karya , Selasa , 15 Januari 2008) Pertanyaan : Mengapa perbuatan ( hukum ) pemerintahan dalam bidang hukum perdata mantan kabulog diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi ? Kasus tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut : Didalam praktek , urusan pemerintahan yang sangat luas dan kompleks itu tidak selalu dijalankan oleh pemerintah atau tata usaha negara namun dijalankan oleh pihak - pihak lain bahkan pihak swasta yang mendapat wewenang untuk menjalankan urusan pemerintahan . Dalam hal ini , salah satu urusan pemerintaha...
Posting Komentar
Baca selengkapnya